KABARBANDUNG

Bandung – Pandemi COVID-19 di Indonesia menuai beragam cerita dari awal hingga akhir tahun. Berbagai hal turut terdampak.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan pandemi menguji seluruh komponen pemerintahan dan legislatif untuk mencari solusi efektif. Pandemi benar-benar jadi ujian yang berat karena semua pihak tak siap menghadapinya.

Bahkan, ia menyoroti ada kelengahan di awal sebelum pandemi terjadi. Apalagi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sempat ‘meremehkan’ COVID-19 justru menjadi blunder.

“Harus diakui kita semua gagap, panik, dan teledor. Menkes (Terawan) yang tadinya ingin menenangkan dan menghindarkan kepanikan, malah berulang kali membuat error. Sehingga, Presiden mengangkat Ketua BNPB untuk menangani masalah pandemi COVID-19,” kata Farhan, Kamis (31/12/2020).

Seiring perjalanan, pandemi dan COVID-19 pun menuai berbagai argumen. Ada yang menganggapnya tak nyata, namun ada juga yang menyakininya ada.

“Tentu semua orang bebas berpendapat tentang pandemi ini. Bahkan ada yang menganggap walau tanpa bukti ilmiah bahwa semua ini adalah konspirasi elit global, bermotif ekonomi,” tuturnya.

Dari segi penanganan dan pencegahan, pemerintah tidak memiliih opsi lockdown di awal. Akibatnya, pandemi benar-benar menjadi ancaman besar bagi Indonesia setelah menjangkiti begitu banyak warganya.

Alih-alih mengambil kebijakan lockdown, di Indonesia justru diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah. Padahal, menutup akses bagi warna negara asing (WNA) masuk ke Indonesia sejak awal harusnya dikedepankan.

“Kenyataannya, pemerintah Indonesia memilih motivasi ekonomi dalam penanganan pandemi. Sehingga tidak memilih opsi lockdown dan tidak menutup perbatasan negara dari mobilitas internasional di awal pandemi hingga akhirnya di bulan Desember perbatasan pun ditutup,” jelasnya.

Ia memandang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil risiko menunggu sampai adanya penanganan pandemi lewat vaksin dan herd immunity alias kekebalan kelompok. Sebab, hal itu dipandang tidak akan membuat ekonomi kolaps.

Langkah yang diambil pemerintah yang lebih mengedepankan menjaga ekonomi pun berdampak panjang. Bahkan, pemberian jaminan sosial pun menimbulkan masalah baru. Yang terbesar, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) akibat kasus korupsi program bansos penanganan COVID-19.

“Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif,” tuturnya.

Soal bansos, ia mengapresiasinya. Sebab, masyarakat mendapatkan bantuan di tengah berbagai himpitan kesulitan di tengah pandemi.

“Kita bersyukur pemerintah level pusat sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik untuk faskes maupun kebutuhan sosial lainnya. Bahkan, KPK dengan sigap menangkap Mensos ketika melakukan korupsi bansos. Ini layak diapresiasi,” paparnya.

Sementara soal penutupan akses bagi WNA ke Indonesia yang diambil pemerintah, hal itu dinilai sebagai langkah terlambat. Namun, hal ini diharapkan berdampak baik.

“Pernyataan tegas Menlu menutup perbatasan negara, walau terlambat, layak diacungi jempol. Kebijakan yang semestinya dicanangkan sejak awal pandemi ini setidaknya mulai membangun kepercayaan masyarakat yang sempat bingung dengan pernyataan para menteri yang gagal menerjemahkan kebijakan Presiden,” cetus Farhan.

Farhan juga mengapresiasi Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang baru. Budi dinilai memberikan penjelasan transparan tentang vaksinasi yang merupakan masterplan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Namun, ia mengkritisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang dianggap ‘cuci tangan’ soal jaminan pelaksanaan belajar tatap muka mulai 2021.

“Bagaimana nasib jutaan anak sekolah dan mahasiswa kita? Apakah Mendikbud sudah clear tentang kebijakan kegiatan belajar dan mengajar di semua level? Atau Mendikbud masih bersembunyi di balik narasi ‘semua dikembalikan kepada kebijakan masing-masing kepala daerah’?” ungkapnya.

“Pernyataan Mendikbud ini jelas-jelas cuci tangan, bukan memimpin gerbong besar sistem pendidikan keluar dari krisis akibat pandemi ini,” sindir Farhan.

Sementara soal enam menteri baru yang diangkat Jokowi, ia mendesak mereka berinovasi dan mampu menerjemahkan visi Jokowi dalam menangani COVID-19. Ia pun memberi catatan khusus bagi mereka.

“Saya melihat para menteri baru punya kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan yang sangat terjal,” tuturnya.

“Menteri KKP dan Mensos harus bersih-bersih internal karena kasus korupsi dahulu. Menkes harus mampu menjadi leading sector dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini. Menag punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa-sisa dikotomoi agama yang timbul karena radikalisasi dan pemanfaatannya untuk konstestasi politik,” bebernya.

Secara khusus, ia mendorong Menparekraf dan Mendag saling bersinergi satu sama lain. Sehingga, kehadiran dua menteri baru ini akan memberi warna baru dalam menumbuhkan perekonomian.

“Menparekraf harus mampu bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekonomi budaya Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia,” pungkas Farhan. (bud)