KABARBANDUNG

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi tertinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah meraih poin tertinggi dalam penerapan sistem merit bagi ASN.

Jabar meraih poin 375,5 atau nomor pertama. Sedangkan peringkat kedua diraih BKKN dan ketiga diraih BPOM. Sementara Pemkot Bandung, juga masuk dalam kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit dengan 332,5 poin.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan presiden RI Joko Widodo menegaskan jika reformasi birokrasi menjadi agenda krusial yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang kapabel dan berdaya saing. Sehingga mampu memicu peningkatan daya saing Indonesia serta mampu mewujudkan misi bersama tahun 2045, yakni menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur.

“Sehingga diperlukan ASN yang profesional, bersih, kompeten, netral dan berintegritas,” tegasnya dalam acara Anugerah Meritokrasi, Penyerahan Piagam Penghargaan Sistem Merit Bagi Instansi Pemerintah di Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Penghargaan diberikan berdasarkan atas penilaian delapan aspek, yakni perencanaan kebutuhan ASN, proses pengadaan ASN, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin.

Kemudian pengembangan karier, promosi dan mutasi, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.

KASN sudah melakukan penilaian terhadap 184 instansi pemerintah, 57 instansi dianggap kategori baik, dan 24 mendapatkan kategori sangat.

“Sistem merit membuat ASN terlindungi dari intervensi politik serta menghindari dari sistem nepotisme. Pimpinan instansi juga dapat berkonsesntrasi dalam melaksanakan programnya tanpa dipusingkan mencari ASN bertalenta yang dapat mendukungnya. Serta mewujudkan kepastian karir pegawai,” tegasnya.

Wapres RI Maruf Amin mengucapkan selamat kepada 18 instansi setingkat kementerian, 9 lembaga pemerintah non kementerian, 3 lembaga non struktural, 11 pemerintah kota dan 13 pemerintah kabupaten yang meraih kategori sangat baik.

“Pencapaian ini mencerminkan keseriusan instansi tersebut untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang profesional, dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN , melayani publik dengan baik, sejahtera dan memegang teguh nilai kode etik ASN,” tegasnya.

Ia menambahkan sepajang tahun 2019-2020, terdapat 81 instansi pemerintah yang mendapatkan kategori sangat baik dan baik, namun masih terdapat 524 instansi pemerintah (belum termasuk lembaga non struktural) yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.

“Masih banyak yang butuh pembinaan agar mampu menerapkan sistem merit ASN dengan baik,” tutupnya.