KABARBANDUNG

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan seluruh desa kelurahan di Jawa Barat sudah memiliki posko (pos komando) Covid-19 dalam dua pekan mendatang. Hal ini guna menunjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dalam rangka pengendalian penyebaran covid-19.

Diketahui, PPKM berbasis mikro akan mulai diterapkan Selasa (9/2/2021) hingga Senin (22/2/2021). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM Jawa Bali yang sudah dilakukan dua kali.

“Terkait instruksi PPKM Kami laporkan bahwa dalam dua minggu ini seluruh desa kelurahan harus sudah punya posko Covid-19,” ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Ridwan Kamil mengatakan, desa maupun kelurahan yang memiliki posko tersebut telah diinisiasi sejak tahun lalu.

“Alhamdulillah Jawa Barat selama 2020 sudah bangun di 3.800-an desa dan kelurahan, sehingga butuh hanya sekitar 1.500-an desa yang belum. Pembangunannya menggunakan alokasi dari dana desa,” jelasnya.

Menurut Ridwan Kamil, posko ini memiliki sejumlah fungsi khusus dengan disertai sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melakukan pencegahan, tracing (pelacakan) hingga rekomendasi treatmen (perawatan).

Kendati telah ada instruksi agar seluruh desa dan kelurahan harus melakukan PPKM skala mikro, tidak semua wajib melakukan penutupan aktivitas. Hanya desa dan kelurahan yang masuk dalam zona merah saja yang akan diminta.

Ridwan Kamil menyatakan, penilaian zonasi desa dan kelurahan akan segera dirilis oleh masing-masing kabupaten kota. Nantinya setiap wali kota dan bupati bakal menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona merah hingga zona hijau.

“Kita tidak menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama. Jadi akan menggunakan data lokal, sehingga petanya baru bisa hadir besok,” paparnya.

Dia memastikan, bantuan sembako bagi masyarakat akan diberikan kepada desa yang melakukan penutupan. Hal ini agar mereka tidak harus repot ke luar rumah atau kawasan mencari kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, lanjut Ridwan Kamil, pelacakan kasus Covid-19 di Jawa Barat dan daerah lainnya akan dimaksimalkan dengan bantuan dari TNI dan Polri. Sebelumnya pada akhir 2020 rasio tracing hanya 1:3. Angka ini kemudian naik menjadi 1:5 pada awal Februari 2021.

Sesuai arahan Presiden Joo Widodo, tim pelacakan akan ditambah di mana ada satu tim khusus dari TNI dan Polri yang pekerjaannya hanya memantau dan melacak. Dengan demikian diharap rasio pelacakan bisa meningkat pesat.

“Dan penanggulangan COVID-19 akan baik seiring adanya vaksinasi,” pungkasnya.