KABARBANDUNG

Mulai hari ini, Kamis 1 April 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serentak melakukan pendataan keluarga 2021 secara nasional, termasuk di Kota Bandung. Rencananya, pendataan akan dilakukan hingga 31 Mei 2021 mendatang.

Pendataan Keluarga (PK) merupakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data keluarga berencana dan data keluarga sejahtera. Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial beserta keluarga telah mengikuti pendataan keluarga oleh kader yang dilakukan di Rumah Dinas Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis 1 April 2021.

Untuk itu, Oded meminta warga Kota Bandung untuk siap-siap menerima kunjungan kader pendata dan tentunya harus memberikan data se-akurat mungkin. Artinya warga memberikan data yang jelas, benar dan apa adanya.

Karena menurutnya, pendataan keluarga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan basis data sebagai modal awal untuk menentukan perencanaan pembangunan dan kebijakan kota.

“Mang Oded kedatangan petugas pendataan keluarga dari kader RW. Saya tentu saja sangat berharap dan mengimbau masyarakat Kota Bandung, dalam hal pendataan ini harus apa adanya,” serunya.

“Karena pendataan ini merupakan sebuah program awal dalam perencanaan pembangunan. Ketika datanya akurat, maka perencanaan berikutnya dalam pembangunan Kota Bandung akan lebih komprehensif,” imbuhnya.

Tak hanya Oded, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga melakukan pendataan keluarga di Rumah Dinas Jalan Nyland. Yana menerangkan, pendataan ini selain sebagai salah satu penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu sebagai sarana untuk melalukan pemetaan terkait indeks pembangunan keluarga.

Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat memiliki peta terkait kesejahteraan masyarakat sehingga program-program lebih tepat sasaran.

?Jadi pendataan ini merupakan salah satu penjabaran dari RPJMN dan dalam pendataan kali ini ada penambahan data terkait indeks pembangunan keluarga yang berbeda dari sensus yang sudah berjalan sebelumnya,? katanya.

?Sehingga dengan adanya pendataan ini Pemerintah Pusat ingin memiliki peta soal kesejahteraan masyarakat sehingga program-program kedepan menjadi lebih tepat sasaran,? imbuhnya.