KABARBANDUNG

BANDUNG – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Bandung menggelar Diskusi Forum Warga KIPP bertema “Mengawal Demokrasi dan Ancaman Keamanan Pada Pemilu 2024” di Kabar Kampus (Kaka) Cafe, Sabtu 3 Juni 2023.

Dalam ksempatan itu menghadirkan pembicara yaitu Ketua KPU Kota Bandung Suharti dan Sekjen KIPP Kaka Suminta, dengan moderator Jovi Muharam dari KIPP Kota Bandung.

Kaka Suminta menyampaikan, Bandung selalu melihat permasalahan yang jarang dibahas oleh wilayah lain atau melihat permasalahan yang sering luput dari pantauan wilayah lain. Dirinya berharap Bandung selalu memberikan pemikiran mendalam terkait permasalahan yang ada.

“Dari Bandung pula dapat menjadi barometer perubahan-perubahan ide-ide segar dalam memperbaiki permasalahan yang ada, khususnya dalam hal demokrasi dan kepemiluan,” kata Kaka dalam paparannya.

Kaka menerangkan, tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berlanjut harus tetap berlanjut dan diselenggarakan. Sudah tidak ada lagi pembahasan tentang 3 periode maupun penundaan Pemilu yang sempat ramai keluar dari pernyataan para menteri Jokowi.

“Permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam berjalannya tahapan dan Pemilu serentak jangan jadi alasan seluruh tahapan pemilu berhenti. Ada ancaman lain yang dapat mengancaman, misalnya pertarungan para tim kandidat capres sehingga membuat jalannya kampanye atau dalam masa kampanye menjadi tidak damai,” jelasnya.

Kaka menuturkan, Pemilu sudah tidak akan ada lagi istilah Cebong dan Kampret. Namun masyarakat harus tetap diingatkan bahwa Pemilu ibarat demam, makin mendekati hari H, kondisimya akan semakin panas.

Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, KPU ingin memberikan yang terbaik dan memastikan setiap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, mendapatkan hak pilihnya. Namun realitas di lapangan sangat rumit, banyak pemilih yang diberatkan karena permasalahan administrasi dalam kartu keluarga. Ada juga yang mengakali kertu keluarganya agar dapat terbebas dari jerat pinjol sehingga mengganggu proses pendataan.

“Kami pun menemukan ada permasalahan dari peserta pemilunya sendiri, terkait proses administrasi yang dilakukan para caleg partai politik yang dilakukan tidak serius, seperti mengunggah berkas yang kosong dan permasalahan administrasi berkas caleg yang tidak sesuai peraturan. Ditambah lagi dengan tidak hanya di wilayah nasional yang terjadi pendaftaran dengan dua partai. pada wilayah khususnya Kota Bandung, banyak juga terjadi perserta calon legislatif yang terdaftar dari lebih satu partai politik,” ungkapnya.

Jovi Muharram menyatakan, kegiatan diskusi ini sangat penting sebagai bagian untuk mengatasi berbagai tantangan yang dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi. Ada lima tantangan yang harus dipahami, yaitu kampanye disinformasi, penyebaran informasi salah dan disinformasi merupakan ancaman serius bagi proses pemilihan. Lalu ancaman keamanan siber, ketergantungan yang semakin tinggi pada teknologi dalam sistem pemilihan membuka kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak pihak yang mau merusak demokrasi.

Sementara tantangan ketiga adalah transparansi pemilu, mekanisme pemantauan yang lebih baik, peraturan keuangan kampanye yang ketat dan peningkatan pengawasan untuk mencegah adanya pengaruh yang tidak wajar atau korupsi. Tantangan keempat adalah penekanan hak pilih, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Menghilangkan segala bentuk penekanan hak pilih, dengan memperjuangkan akses yang adil terhadap pendaftaran pemilih, dan penyediaan tempat pemungutan suara.

“Tantangan terakhir adalah pendidikan dan partisipasi warga. Untuk memperkuat demokrasi, sangat penting untuk membangun masyarakat yang terinformasi dan terlibat. Seperti menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kampanye pendidikan pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, tugas mereka sebagai pemilih, dan pentingnya berperan dalam pembentukan kebijakan publik,” pungkasnya. (*)