Bandung – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Persib (FWP) melakukan boikot peliputan launching tim Persib Bandung.
Launching sendiri digelar di Hotel Harris, Kota Bandung, Selasa (25/2/2020) malam. Aksi boikot dilakukan karena berbagai aturan ketat yang dilakukan sejak 2018 lalu.
FWP sendiri sempat diam selama sekitar dua tahun dan mengikuti berbagai aturan sepihak yang dikeluarkan Persib. Tapi, aksi boikot peliputan launching akhirnya dipilih sebagai sikap tegas.
Kekesalan wartawan memuncak karena mereka diundang melalui surat elektronik untuk menghadiri launching. Tapi, pada Senin (24/2/2020) malam, ada informasi dari media officer bahwa demi ekslusivitas, wartawan tidak diperbolehkan merekam video saat kegiatan launching.
Sempat diprotes, aturan ini akhirnya mendadak berubah pada Selasa (25/2/2020) pagi, wartawan televisi diperbolehkan mengambil gambar selama tidak melakukan siaran langsung. Tapi, FWP akhirnya tetap sepakat melakukan boikot.
Sebab, aksi protes dilatarbelakangi masalah yang cukup lama. Mereka dikungkung berbagai aturan ketat yang dinilai menghambat kinerja dan kreativitas mereka sebagai pencari berita.
Salah satu aturan itu adalah pembatasan pemain yang sehari hanya diperbolehkan satu pemain saja. Sehingga, semua media memiliki berita yang sama dengan satu narasumber yang sama.
Bahkan, di era pelatih Mario Gomez, hanya lima pertanyaan yang boleh ditanyakan kepada sang pelatih. Untuk foto dan video pun terjadi pengetatan, yaitu hanya 15 menit saja dalam sesi latihan.
Ini membuat wartawan televisi memiliki gambar atau rekaman yang terbatas, termasuk fotografer. Bahkan, laga uji coba pun tak diperbolehkan direkam.
Aksi protes pun akhirnya tak bisa dibendung. Boikot diharapkan menjadi tamparan keras bagi Persib, terutama manajemen.
Mereka diharapkan mau duduk bersama jika memang ada berbagai aturan yang akan diterapkan. Sehingga, aturan tak diberlakukan secara sepihak.
“Ini bentuk kekecewaan kami dari Forum Wartawan Persib terhadap tingkah laku dan (pembatasan) kebebasan pers yang dihalangi PT PBB,” kata Endra Kusuma, perwakilan FWP.
Sejak penerapan berbagai aturan, tak ada alasan jelas yang disampaikan. Alasan yang dikedepankan biasanya demi kenyamanan tim. Inkonsistensi penerapan aturan juga jadi sorotan. Sebab, kadang aturan begitu tegas, kadang lembek.
FWP pun berharap ada konsistensi dalam penerapan aturan jika memang diberlakukan. Aturan juga jangan hanya tegas terhadap beberapa wartawan saja.
Duduk bersama pun diharapkan jadi solusi. Tapi, FWP memilih untuk menunggu itikad baik dari manajemen. Sebab, selama ini FWP kerap meminta dipertemukan dengan pihak yang bertanggungjawab atas berbagai pembatasan peliputan, tapi hal itu sulit terwujud.
“Kita hanya ingin ada kejelasan dan kepastian karena masalah ini sudah akut. Bukan hanya melarang saja, tapi ada kejelasan,” tegas Endra. (bud)