KABARBANDUNG

Bandung – Virus corona kini sudah menjadi pandemi. Virus ini berpotensi mengjangkiti siapapun, termasuk dalam event olahraga.

Sebab, event olahraga berpotensi membuat atletnya satu sama lain saling bersentuhan dan berinteraksi, termasuk interaksi fisik. Belum lagi ditambah adanya penonton dan orang-orang lain di sekitarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Fraksi NasDem DPR RI Muhammad Farhan mendesak agar seluruh event olahraga di Indonesia dihentikan sementara. Tujuannya untuk meminimalisir potensi menyebarnya virus corona.

“Karena ini sudah nggak main – main. Kebayang enggak, kalau dalam satu ruangan ada puluhan orang terus ada yang positif, maka yang lainnya harus dikarantina. Makanya, semua event olahraga harus dihentikan,” ujar Farhan dalam keterangan yang diterima Kabarbandung.id, Senin (16/3/2020).

Ia meminta pemerintah di semua tingkatan harus tegas untuk menunda seluruh event yang terkait dengan olahraga. Jangan berani mengambil risiko tetap menggelarnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga diminta untuk transparan dan mudah dimengerti publik dalam segala hal terkait virus corona. Warga jangan dibuat bingung dengan informasi yang ada karena sulit dicerna.

“Pemerintah harus tegas dan memberikan transparansi data yang mudah dicerna warga. Jangan malah membuat bingung, bahkan panik. Mohon ketegasan dari eksekutif karena semua pelarangan harus atas aturan pihak eksekutif,” tegas Farhan.

Seperti diketahui, World Health Organization (WHO) menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah juga menyatakan masalah virus corona sudah menjadi bencana nasional non alam.

“Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, karena virus ini sudah dikategorikan sebagai penyakit global, maka statusnya adalah bencana nasional non alam,” kata Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta Timur, Sabtu 14 Maret 2020.

Presiden juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga diketuai oleh Doni. Tim ini lebih ke membuat strategi untuk menjaga orang yang sehat agar tidak sakit dengan memutus penularan.

Doni juga menyampaikan, gubernur dan bupati/wali kota bisa membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Daerah. Yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

“Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Pangdam/Danrem, Kapolda, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait,” ujar Doni.

Gugus Tugas ini akan melakukan sejumlah langkah awal dalam penanganan dan pencegahan virus corona. Mereka juga akan mengundang pihak dari luar seperti akademisi untuk ikut membantu.

“Aksi nyata yang dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetesan Covid-19, memperbanyak toolkits untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari IDI, serta relawan medis lainnya,” kata Doni. (bud)