Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah mendorong Pemkab Purwakarta supaya segera meningkatkan statusnya menjadi kota layak anak.
Siti mengatakan, salah satu langkah untuk segera mewujudkannya adalah membuat satuan gugus tugas yang dapat mempercepat proses berubahnya status Purwakarta, usai didaftarkan. Terlebih sejauh ini hanya tinggal empat daerah yang masih berstatus belum layak anak yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Pangandaran. Sementara 23 kota dan kabupaten lainnya, sudah berstatus kota layak anak.
?Tujuan kami kesini untuk mendorong dan mendukung, berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mewujudkannya, perlu diadakan pembentukan gugus tugas layak anak. Saya kira itu penting,? ujar Siti di sela-sela kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Purwakarta, Selasa (9/2/2021).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap, pemerintah daerah khususnya P2TP2A dapat memaksimalkan kinerja gugus tugas sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Purwakarta menjadi kota layak anak, selain melakukan proses pendaftaran dengan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuannya.
?Saya berpesan, agar dapat memaksimalkan gugus tugas yang ada, dalam penyiapan kota layak anak. Serta dalam memasukkan administasi agar dilakukan secara cermat dan teliti. Kami dari Komisi V sangat mendukung, Kabupaten Purwakarta dan tiga kabupaten lainnya untuk dapat segera menjadi kota layak anak. Harapannya Jawa Barat mampu mewujudkan provinsi yang sangat memerhatikan hak dan pelayanan anak,? ucapnya.
Pihaknya pun bakal mendorong sepenuhnya terkait kebutuhan anggaran bagi P2TP2A, sehingga dapat bekerja lebih maksimal dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta jadi kota layak anak.
?Saya juga ingin dengan terkait anggaran yang sudah disiapkan Purwakarta untuk mewujudkan kota layak anak. Sebab ini sangat penting, akan keterkaitan perlindungan anak. Kami mendorong sepenuhnya agar Purwakarta jadi kota layak anak terwujud,? tutupnya.
