Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung Dadang Iriana mengeluhkan kondisi yang dialami instansinya. Sebab, anggaran untuk operasional untuk tahun 2021 ini dirasa sangat minim.
Tahun ini, Diskar PB mendapat alokasi anggaran sekitar Rp43 miliar. Namun, jumlah itu habis untuk menggaji pegawai dan beberapa kegiatan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan operasional jumlahnya hanya sekitar Rp10 miliar. Padahal, dengan kondisi Kota Bandung, Diskar PB butuh anggaran ideal mencapai Rp30 miliar.
“Tahun sekarang itu hanya sekitar Rp10 miliar (untuk biaya operasional),” kata Dadang di Markas Diskar PB Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Dampaknya, berbagai hal tersendat. Kegiatan sosialisasi dan simulasi kebakaran dan penanggulangan bencana yang harusnya digelar, tahun ini tak bisa digelar. Yang paling terasa, perlindungan bagi petugas lapangan menjadi sangat minim. Mereka diambang bahaya ketika melaksanakan tugas.
“Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk mengamankan diri sendiri saja sudah tidak ada,” ungkapnya.
Contohnya, ketersediaan tabung oksigen sangat terbatas. Tak jarang ketika penangnan kebakaran, jumlah tabung oksigen bagi petugas kurang dan harus menunggu ‘diisi ulang’. “Kemudian untuk alat pengukur gedung saja sampai pinjam,” ucapnya.
“Kemudian baju tahan api untuk masuk ke dalam gedung (saat menangani kebakaran) juga harus gantian sesama anggota, pinjam pakai. Kan ini tidak bisa, kita dituntut profesional, dituntut mandiri, tapi kita anggaran sangat terbatas,” cetusnya.
Selang untuk mengalirkan air pun tak ada gantinya. Bahkan, tak ada anggaran untuk membeli selang. Jika yang ada rusak, otomatis tak bisa dipakai. “Selang itu kan tidak abadi, kadang ada yang setahun rusak, itu ada masanya, harus beli lagi (jika rusak). Sekarang anggaran untuk pembelian selang enggak ada,” sesalnya.
Sepatu khusus dan alat pelindung diri petugas juga tak dilakukan pengadaan untuk tahun ini. Bahkan, ini bukan merupakan kasus baru. “Alat pengaman diri anggota tidak ada penganggaran untuk tahun ini. Ini sudah dua tahun tidak teranggarkan,” kata Dadang.
Dampak lainnya, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana juga tak bisa terealisasi hingga kini. Padahal, program itu sangat diharapkan berjalan untuk membentuk masyarakat yang tanggap dan sigap terhadap bencana.
Risiko nyata pun ada di depan mata. Ia menggambarkan ada dua anggotanya yang sampai meninggal dunia saat menanggulangi kebakaran. Ada juga dua hingga tiga orang yang sampai cacat fisik karena kecelakaan saat penanggulangan kebakaran.
Mobil pemadam kebakaran yang saat ini efektif ada 15 unit juga dirasa kurang. Idealnya, untuk menjangkau wilayah Kota Bandung, perlu sekitar 30 unit mobil pemadam.
Ia un menyoroti Bappelitbang Kota Bandung yang memangkas anggaran bagi Diskar PB selama dua tahun belakangan ini. Padahal, seharusnya Diskar diapresiasi dan diberi anggaran besar mengingat beratnya tugas dan tanggung jawabnya.
“Terus terang Bappelitbang ini harus aham terhadap tupoksi Diskar. Saya menekankan itu ke Bappelitbang karena yang mengolah anggaran itu Bappelitbang,” sesalnya.
“Sudah berapa kali (disampaikan ke Bappelitbang terkait hal ini), rekomendasi dari dewan juga sudah mendukung. Tapi enggak ngaruh juga. Tidak tahulah (alasannya), yang tahu mereka,” cetus Dadang.
Ia pun menarik mundur kebijakan anggaran yang diterima Diskar PB pada 2018. Saat itu, anggaran yang digelontorkan sangat besar dan bisa membuat kinerja Diskar PB lebih maksimal. “Harus seperti dulu lah, tahun 2018 itu anggaran sekitar Rp70-75 miliar,” pintanya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ada, Dadang mengaku harus rajin memberi motivasi bagi para petugasnya. “Caranya saya tiap hari memberikan motivasi kepada anggota, semangat juangnya harus diperkuat, integritasnya harus diperkuat walaupun dengan keterbatasan anggaran,” tandas Dadang.
