Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Nasional Bandung (FTSP) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Kamis 17 Maret 2022, di Aula Arsip Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat secara daring dan luring.
Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, Dekan FTSP Soni Darmawan, yang didampingi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FTSP dan Kaprodi Teknik Geodesi Itenas serta perwakilan mahasiswa Itenas yang lolos mengikuti program magang bersertifikat di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Hadir pula Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum dilakukan penandatanganan PKS, perwakilan mahasiswa magang membacakan janji mahasiswa selama magang, yang dibacakan oleh Mirza dan Hanandita yang merupakan mahasiswa Prodram Studi (Prodi) Perencanaan Wilayah dan Kota Itenas Bandung.
Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara FTSP Itenas dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Dekan FTSP dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Tak hanya Itenas, FITB ITB pun melakukan penandatanganan PKS yang dilakukan oleh Dekan FITB dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Dekan FTSP, Soni Darmawan mengatakan, Kebijakan MBKM sebagai katalis, memerlukan kolaborasi mutualisme.
“Kami di Itenas selalu membuka diri, memanfaatkan segala peluang dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Alhamdulillah berkat Pak Kabid Survei Pemetaan dan Pak Kepala Kanwil BPN, saat ini mahasiswa kami sebanyak 60 mahasiswa dari Prodi Teknik Sipil, Teknik Geodesi, serta Perencanaan Wialayah dan Kota Itenas dapat mengikuti program magang bersertifikat MBKM di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Soni mengucapkan terima kasih kepada pihak Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan memberikan nasihat kepada mahasiswa magang.
“Sekali lagi kami berterima kasih dan semoga teman-teman mahasiswa dapat menunjukkan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah, dan selalu bekerja keras, tuntas, menjaga etika, dan harus selalu ingat, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” ucapnya.
Sementara itu, Dalu Agung Darmawan mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan adanya mahasiswa yang magang di Kanwil BPN Jawa Barat.
“Ini adalah kesempatan yang harus diambil oleh seluruh perguruan tinggi, karena pemerintah sangat membutuhkan,” tuturnya.
Dalu menyampaikan, di Jawa Barat ada 22 juta bidang tanah, dan yang terdaftar baru separuhnya, sekitar 10 jutaan yang harus didaftarkan. Terkait hal tersebut, pihaknya melakukan percepatan.
“Percepatan-percepatan yang kita lakukan antara lain melalui pendaftaran sistematik lengkap, dan ternayat sampai detik ini belum mengarah pada suatu wilayah lengkap. Ini menjadi tantangan yang besar bagi kita semua, agar tujuan tujuan kita menajdi optimal,” jelasnya.
Dalu mengatakan, program mahasiswa magang bersertifikat sangat membantu Kanwil BPN Jawa Barat terkait kurangnya SDM. Sementara mahasiswa menambah pengalamannya.
Penandatanganan PKS dilakukan sebagai upaya link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha dunia industri serta instansi pemerintah. Kemendikbudristekdikti mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mhasiswa berhak memilih kegiatan di luar kampus, setara maksimal 40 sks atau 2 semester. Kegiatan di luar kampus dapat berupa magang, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, proyek kemahasiswaan dan mengajar di sekolah.
Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan program magang bersertifikat dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa FTSP Itenas Bandung dalam rangka mendukung kegiatan Program Strategis Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
Bentuk kerja sama khususnya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang meliputi penelitian dan pelatihan analisis data spasial untuk pembuatan peta desa/kelurahan lengkap, peningkatan kualitas data dalam rangka Data Siap Elektronik (DSE), penyiapan peta dasar pertanahan dan peta tematik.
