Bandung – Masyarakat kurang mampu menjadi salah satu perhatian Dinas Pendidikan Jawa Barat pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.
Sejak 2021 PPDB di Jabar melibatkan pihak swasta. Kadisdik Jabar, Dedi Supandi meminta peran serta yayasan swasta dapat terlibat aktif dalam masalah ini.
Dia berharap masyarakat kurang mampu di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan baik itu di sekolah negeri maupun swasta tanpa dibebani oleh biaya.
Bukan tanpa alasan, dia melihat banyak siswa yang dari keluarga kurang mampu tidak menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan karena masalah biaya.
“Mengimbau yayasan swasta dapat memusyawarahkan untuk mengakomodir masyarakat yang kurang mampu,” ujar Dedi Supandi, Minggu (29/5/2022).
“Syukur-syukur kalau masyarakat yang kurang atau tidak mampu dapat sekolah gratis di swasta,” katanya.
Selain itu jika harapan ini bisa terealisasi bisa meminimalisir siswa yang putus sekolah di tengah jalan sebelum menuntaskan pendidikan lantaran terkendala oleh biaya.
“Kenapa berharap sekolah di negeri, karena kalau di swasta biasanya di tengah jalan terancam putus sekolah karena kekurangan dalam hal pembiayaan. Karena SPP masih bayar dan sebagainya,” katanya.
Dia menjelaskan, pada PPDB 2022 ini peruntukan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yaitu 12 persen. Sementara jumlah keluarga tidak mampu di Jabar bisa saja bertambah akibat pascapandemi Covid-19.
Di sisi lain, jumlah sekolah di Jabar hanya bertambah 8 untuk sekolah negeri terdiri dari 6 SLB dan 2 sekolah SMA. Adapun sekolah swasta bertambah 31 sekolah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pun telah memaksimalkan batuan bagi siswa miskin yang sekolah di swasta, di antaranya melalui Bantuan Pendidikan Menegah Universal (BPMU).
Diketahui, pada PPDB 2021 ini Pemprov Jabar memberikan dukungan anggaran bagi keluarga tak mampu yang bersekolah di swasta. Totalnya sebesar Rp2,7 juta per siswa per tahun.
