JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menggelar Deklarasi Jabar Aman, Netral dan Tenang (Anteng) pada Pemilu 2024 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (18/11/2023). ASN Jabar pun dilarang terlibat politio praktis jika tidak ingin dipecat.
Dalam kegiatan ini turut dihadiri beberapa tokoh masyarakat Sunda serta beberapa elemen-elemen lainnya yang ada di Jawa Barat. Pj Gubernur Bey Machmudin mengatakan, gelaran ini juga sebagai penegas bahwa Forkopimda Jabar serta ASN akan netral di Pemilu 2024.
“Kami Forkopimda Jawa Barat menjamin ASN, TNI, Polri akan netral tidak berpihak pada Pemilu 2024,” ujar Bey pada awak media usai kegiatan.
Bey menjelaskan, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terus dilakukan untuk memastikan gelaran pesta demokrasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Urusan logistik dipastikannya akan di saluran tepat waktu pada kabupaten dan kota.
“Pertama kami menjamin Pemilu tepat waktu. Tadi KPU, Bawaslu ditekankan bahwa logistik harus sudah tiba sebelum waktunya. Sehingga Pemilu berjalan tepat waktu, aman, damai dan lancar,” katanya.
Bey sendiri belum mengetahui daerah mana saja yang rawan pada Pemilu 2024 di Jawa Barat. Namun dia berharaplah rangkaian pemilu yang akan datang bisa aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga sudah diminta untuk menjaga kondusivitas.
“Kami berharap Jabar Anteng ini terus bergulir dan diterapkan dalam kegiatan masyarakat. Kita semua bersama-sama, bersatu aman dan lancar,” katanya.
Bey menegaskan, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan surat edaran agar ASN di lingkungan Pemprov Jabar tidak berpihak pada salah satu paslon di Pemilu 2024. Bagi pegawai yang melakukan pelanggan nantinya akan diberikan sanksi tegas.
“Sanksi yang diterapkan mulai ringan, sedang dan berat, dan dimulai sanksi administratif hingga pemecatan. Itu ada timnya dari setiap kantor,” katanya.
Sementara, Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, untuk urusan logistik tahap pertama sudah 100 persen disalurkan ke 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Adapun hal itu meliputi; bilik suara, kotak suara.
“Tahap kedua sedang berlangsung, karena memang prosesnya belum selesai semua. Belum terdistribusi semua. Tapi dipastikan di akhir Desember itu sudah masuk ke 27 kabupaten/kota semuanya,” kata dia.
