Bandung – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat. Hal itu agar pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga Kota Bandung.
?Sekitar 5000 usulan masyarakat harus diakomodir. Walau pun di sisi lain kita sadari punya keterbatasan anggaran,? kata Oded.
Ia mengatakan, ketika anggaran terbatas, maka OPD harus menghadirkan proporsionalitas. Hal tersebut sebagai pilihan untuk lebih mengedepankan kebutuhan yang wajib didapatkan oleh masyarakat.
?Saya apresiasi dari sudut pandang bahwa ini menunjukkan kolaborasi, inovasi dan desentralisasi Kota Bandung bekerja. Ketika Anggaran terbatas maka, saya harap hadir proporsionalitas,” ujar Oded.
Menurut Oded, kegiatan ini merupakan tahapan penjaringan aspirasi seluruh stakeholders. Dengan harapan aspirasi, masukan, evaluasi atau kritik membangun itu dapat menajamkan dan menyelaraskan program pembangunan satu tahun ke depan sesuai dengan visi kota bandung.
?Maka yang harus dicapai dari forum ini adalah akselerasi atau upaya percepatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023,? ujar Oded.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, forum perangkat daerah tersebut merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2021. Ini telah dimulai sejak tahun 2019.
?Ini merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemeritahan daerah untuk merumuskan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung,? ujarnya.
Forum ini akan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan dan program kegiatan hasil Musrenbang kecamatan serta penyelarasan antar OPD.
?Dilakukan penyelarasan untuk optimalisasi capaian sasaran. Nantinya akan ada diskusi untuk melaksanakan penyelarasan usulan,?jelasnya.
Sebelum sampai pelaksanaan forum tersebut, telah dilaksanakan serangkaian tahapan dalam penyusunan RKPD tahun 2021. Yaitu rembug warga yang merupakan tahapan awal pengusulan program kegiatan yang dilaksanakan di lingkup RW pada 6-11 Januari 2020, Musrenbang kelurahan (23 – 29 Januari 2020), Musrenbang kecamatan (3 – 11 Februari 2020), dan Konsultasi publik (17 Febuari).
?Keseluruhan sesuai jadwal ditentukan. Dari rangkaian tersebut, masyarakat menunjukan partisipasinya dan juga harapan kepada pemerintah. Seperti dari tignkat RW masuk 5.105 usulan jika dirupiahkan senilai 3,1 triliun. Itu merupakan gambaran partisipasi masyarakat aktivitas ikut serta perencanaan pembangunan ini,? jelasnya.
