Bandung – Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor usaha. Bahkan, industri media juga turut terdampak.
Bahkan, iklan dan kerja sama komersial yang biasanya diperoleh media semakin berkurang. Hal ini dikhawatirkan justru akan mengancam eksistensi media massa.
Padahal, kehadiran media massa sangat penting. Media massa mainstream bisa jadi senjata untuk menangkal berbagai hoaks yang bertebaran.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan, mengatakan keberlangsungan dunia jurnalistik melalui media massa membutuhkan pendanaan memadai, apalagi di tengah pandemi. Namun, media massa dihadapkan pada kondisi sulit.
Bahkan, perusahaan banyak yang melakukan pemotongan anggaran untuk ‘belanja’ di media mainstrem dan mengalihkannya ke media sosial. Jika ini terus dilakukan, keberlangsungan industri jurnalistik dikhawatirkan terancam.
“Industri media punya peran strategis sebagai sumber verifikasi berita dan informasi. Akuntabilitas media mainstream lebih tinggi daripada sekadar konten sosmed,” kata Farhan, Selasa (29/9/2020).
Menurutnya, media massa merupakan bagian dari pilar keempat demokrasi. Kehadirannya harus tetap menjadi corong atau jembatan bagi perusahaan, lembaga pemerintah, dan berbagai pihak lainnya dengan memperkuat pada sektor komersial.
Faktanya, berdasarkan survei Imogen Communication Institute (IGI) terhadap 140 media di 10 kota besar di Indonesia, hasilnya 70,2 persen responden menyatakan pandemi berdampak terhadap geliat bisnis industri media.
Karena itu, ia mendukung dan mendorong agar industri media tetap hidup di tengah pandemi. Justru keberadaan media massa harus diselamatkan. Peran pemerintah pun diharapkan hadir bagi industri media.
“Industri media memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam perjuangan bangsaa sejak sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang,” ungkapnya.
“Maka, saya mendukung agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja iklan di media mainstream sebagai bagian dari menjaga ketahanan nasional,” jelas Farhan.
Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M. Ali juga mengungkap pentingnya kehadiran media massa. Program pemerintah untuk menangkal hoaks dan literasi media akan berada di ambang kegagalan jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.
“Bisa dibayangkan kalau teman-teman media tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus didukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian, dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” papar nya.
Kenapa industri media harus ditopang pemerintah? Sebab, industri media sama seperti industri lainnya. Industri media butuh pemasukan untuk tetap menjalankan roda usaha sekaligus misi menyebarkan informasi.
“Industri pers dalam pengeluarannya sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan gudang, sampai biaya riset dan inovasi,” ucap Ali.
“Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta-merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersial lainnya. Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi,” tuturnya.
Jika kondisi saat ini terus berlanjut, maka keberadaan media massa mainstream akan semakin terancam. Bahkan, bukan tak mungkin satu per satu akan gulung tikar.
“Pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye antihoaks dan penyesatan informasi. Perlu juga dorongan dari sisi suplai belanja media dari institusi pemerintah, harus didorong. Toh, juga banyak kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan,” pungkas Ali. (bud)
