Bandung – Anggota DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan menyoroti keberadaan lima juru bicara (jubir) pemerintah untuk vaksinasi COVID-19.
Setelah diumumkan pekan lalu, mereka resmi bertugas. Namun, hingga kini kehadiran mereka justru tidak terdengar suaranya. Kelima juru bicara itu masing-masing Reisa Broto Asmoro, Wiku Adisasmito, Bambang Heriyanto, Siti Nadia Tarmizi, dan Lucia Rizka Andalusia.
Farhan mengaku tak habis pikir. Meski banyak jubir, tapi kinerja mereka menurutnya tidak terdengar ke masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi seputar vaksin.
“Saya tidak mengerti, kenapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang vaksin ini seperti tidak terdengar di manapun,” kata Farhan, Senin (14/12/2020).
Padahal, mereka harusnya menjadi penyampai segala informasi kepada masyarakat seputar vaksin dan perkembangan terbaru. Sehingga, masyarakat bisa paham berbagai hal terkait vaksin.
Namun, yang terjadi, masyarakat tidak mendapatkan informasi utuh. Sehingga, tetap ada polemik dan informasi sumir yang berkembang di masyarkat seputar vaksin tersebut.
“Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalahan akibat pandemi atau salah satu dari sekian banyak solusi?” cetusnya.
Karena itu, tak heran kini masyarakat berada dalam kebimbangan. Informasi baik dan buruk berkembang liar di masyarkat.
“Akibatnya sekarang masyarkat berspekulasi macam-macam soal vaksin, mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar,” tuturnya.
Hal ini juga berbuntut adanya petisi yang dialamatkan ke DPR RI dari masyarakat. Mereka meminta agar vaksin digratiskan untuk semua warga. Jadi, tak ada istilah vaksin mandiri alias harus beli sendiri.
“Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat,” ungkap Farhan.
Namun, ia mengapresiasi slogan yang terus digaungkan soal vaksin oleh pemerintah. Hal itu menurutnya patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah untuk menyosialisasikan vaksin. Meski begitu, slogan saja tetap tak cukup.
“(Slogan) tak kenal maka tak kenal layak diapresiasi sebagai usaha untuk membuat kita mengerti apa itu vaksin COVID-19. Sayangnya tidak terlihat usaha lain. Saya khawatir terjadi tumpang-tindih dan tarik-menarik kewenangan soal komunikasi publik,” paparnya.
“Sehingga, lima jubir vaksin COVID-19 suaranya nyaris tidak terdengar. Tampaknya ada kegagalan koordinasi di antara lembaga negara dengan BUMN yang menangani COVID-19. Tercermin dari optimisme yang tiba-tiba membeludak karena kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan mengeluarkan izin pemakaian darurat dalam waktu dekat,” tegas Farhan.
Ia juga memberi catatan agar optimisme BUMN Bio Farma dalam merancang kemapanan infrastruktur untuk distribusi vaksin nantinya harus didukung pemerintah. Ia pun berharap vaksinasi nantinya terlaksana dengan adil dan merata bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
“Kita semua harus diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka, diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi nasional ini,” tandas Farhan. (bud)
