Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk secepatnya membuka keran impor untuk gula rafinasi. Kebijakan tersebut harus secepatnya direalisasikan karena persediaan gula di lapangan semakin menipis, hanya kuat sampai pertengahan Januari 2021.
Ketua Kadin Jabar Tubagus Raditya mengatakan, pemerintah tidak boleh menunda kebijakan impor gula rafinasi. Apalagi persediaan gula ini sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik industri makanan minuman.
?Diharapkan pabrik-pabrik mamin ini dapat mempertahankan stok mereka sampai untuk tahun sekarang. Kadin Jabar mendapat masukan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bahwa stok gula mereka menipis hanya kuat sampai pertengahan Januari 2021,? ungkap Raditya saat ditemui di Graha Kadin Jabar Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jumat (8/1/2/21).
Raditya mengatakan, sampai saat ini izin impor belum keluar dari Kementerian Perdagangan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi ekonomi Jabar, karena dalam catatan GAPMMI menyebutkan bahwa hampir 60 persen produksi nasional berada di Jabar.
?Ini takutnya mengganggu terhadap perekonomian di Jabar,? ujarnya.
Raditya menuturkan, industri makanan minuman berkontribusi hingga 21,38 persen dari total nilai ekspor nasional pada Januari sampai September 2020. Selain itu, sekktor ini pula menopang sekitar 39,51 persen dari kinerja manufaktur nasional per kuartal 3 tahun 2020.
?Dari data tersebut, 60 persennya berada di Jabar. sehingga Kadin Jabar mencoba untuk menyuarakan suara pengusaha di industri mamin agar pemerintah pusat merealisasikan izin impor untuk gula rafinasi tersebut,? katanya.
Bila izin impor gula rafinasi tidak dilakukan, lanjut Raditya, pabrik pengolahan makanan minuman di Jabar yang membutuhkan gula rafinasi, kemungkinan akan sangat kesulitan untuk melangsungkan produksinya.
?Ini akan berimbas kepada hal lainnya, ada multiplier effect, sehingga berakibat signifikan pada pelaku usaha lainnya,? pungkasnya.
