Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 mandiri. Artinya, vaksinasi itu dilaksanakan pihak perusahaan terhadap karyawannya secara gratis dengan anggaran dari perusahaan.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan memberi dukungan atas rencana tersebut. Sebab, penyelenggaraan vaksinasi mandiri merupakan bentuk proaktif dalam upaya mempercepat memutus mata rantai penularan COVID-19.
Dengan cara itu, akan semakin banyak warga yang bisa divaksin tanpa menunggu giliran sesuai jadwal dari pemerintah. Sehingga, diharapkan dampak buruk pandemi bisa berakhir lebih cepat.
“Vaksinasi COVID-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh,” kata Farhan dalam rilis yang diterima Kabarbandung.id, Sabtu (23/1/2021).
Farhan memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis. Itu jadi bentuk hadirnya negara untuk warga.
“Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikan bahwa vaksin ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya,” ungkapnya.
Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. Sebab, memberikan vaksin secara merata tidak mudah.
“Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi 70 persen populasi Indonesia secara cepat?” tutur Farhan.
Ia pun menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. “Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI,” terangnya.
“Vaksinasi mandiri membantu percepatan vaksinasi nasional mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Inilah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19,” katanya.
Farhan mengatakan, pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri. Sehingga, perusahaan terbebani dengan sangat besar untuk menyelenggarakannya.
“Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi, sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang menerapkan vaksinasi mandiri,” jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyinggung rencana vaksinasi mandiri COVID-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis.
“Kemudian ada bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan,” kata Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum, Kamis 21 Januari 2021.
Menurut Jokowi, rencana itu sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi. “Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak,” ujarnya
Namun, menurut Jokowi, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri. “Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan,” kata Jokowi.
