Kementerian Kesehatan menunjuk Jawa Barat sebagai provinsi pertama untuk melaksanakan vaksinasi terhadap pelayan publik. Penyuntikan vaksin juga akan diberikan kepada masyarakat yang mobilitasnya rawan terpapar Covid-19.
Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, sesuai arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi terhadap pelayan publik akan dilaksanakan untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Selain publik, vaksin juga diberikan kepada guru, dosen, pedagang pasar, ojek, PNS, TNI/Polri termasuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, serta perangkat desa.
?Dalam satu pekan ini, pemerintah daerah harus mensosialisasikan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,? ujar Maxi di Bandung, Selasa (3/2/2021).
Menurut Maxi, vaksinasi paling lambat dimulai pada minggu keempat Februar, sehingga vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang masih berproses bisa rampung secepatnya.
?Sasaran pertama adalah pedagang pasar. Saya lagi buat konsep, standarnya untuk bukan cuman (vaksinasi) di gedung, tetapi mobile mendatangi pasar-pasar,? jelasnya.
Maxi mengatakan, pola jemput bola harus dilakukan karena jumlah publik dan profesi rentan sebagai sasaran jauh lebih banyak dari tenaga kesehatan.
?Melangkah ke pada tahap II untuk pelayanan publik, jumlahnya lebih besar, nakes cuma 1,5 juta, tapi pelayan publik itu di catatan kami sekitar 18 juta lebih,? katanya.
Maxi menargetkan vaksinasi tahap II selesai April 2021.
