Sejumlah pengurus Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) DPW Jabar mengungkapkan sejumlah tempat hiburan malam (THM) Kota Bandung melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bahkan THM tersebut terkesan menantang aparat penegak hukum dengan terus beroperasional melewati jam yang ditetapkan pemerintah. Bahkan ada yang sudah disegel atau ditutup paksa, tetapi nekat membuka usahanya.
Sekretaris Wilayah Pekat IB DPW Jabar Andri Firmansyah mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena Wali Kota Bandung Oded M Danial selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tidak tegas dalam penegakan pelanggaran PSBB.
?Tidak ada tindakan tegas kepada pengusaha hiburan malam yang membandel tersebut. Padahal harus tegas demi memberikan efek jera. Apalagi bagi yang sudah ditutup paksa bahkan disegel tapi masih saja memberanikan diri beroperasional,? kata Andri saat dialog bersama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad, Jumat (5/2/2021).
Ketua Pekat IB DPW Jabar Boyke Luthfiana Syahrir menyangkan sikap arogan para pelaku usaha hiburan malam yang tidak menaati aturan pemerintah. Gugus Tugas Covid-19 Jabar harus segera berkordinasi dengan Pemkot Bandung supaya bertindak tegas kepada THM bandel tersebut.
?Pengusaha hiburan mala mini terkesan bermain kucing-kucingan dengan Satgas Covid-19. Sudah jelas jam operasional itu tutup pada pukul 20.00?WIB, tapi ada yang buka sampai pukul 03.00 pagi. Apalagi Pemkot Bandung juga menyebutkan masih ada beberapa hiburan malam yang belum mengantogi perizinan. Harus segera ditindak,? kata Boyke.
Terkait lokasi THM bandel, Boyke mempersilakan petugas dan masyarakat untuk melihat langsung kondisi Jalan Sulanjana.
?Memang terlihat tutup, nyaris tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi anehnya, banyak parkir mobil di salah satu apotek di wilayah tersebut atau seputaran bundaran Balubur,? ungkapnya.
Boyke tidak mau marwah pemerintah atau institusi penegak hukum di Jawa Barat dipermainkan oleh oknum pelaku jasa hiburan malam. Karena itu masalah THM bandel ini harus disikapi tegas dan berani.
?Kalau jajaran kota maupun provinsi tidak berani tegas, kami akan bawa permasalahan ini ke jajaran pimpinan pusat agar disikapi oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia, Kapolri, serta Panglima TNI,? katanya.
Di tempat yang sama, Daud Achmad berterima kasih atas informasi dari Pekat IB DPW Jabar yang sangat peduli terhadap pencegahan penyebaran Covid-19. Dirinya akan segera melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait serta Pemkot Bandung.
?Saya akan segera menyampaikan masukan beserta informasi dari jajaran Pekat IB ini kepada Bapak Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar,? ujarnya.
