Kabarbandung.id – Pemerintah Kota Bandung akan mengawal secara ketat pelaksanakaan pembangungan aset sebidang tanah yang diberikan kepada PT. Bandung Infra Investama (BII).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut baru saja disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (4/3/2019).
Dalam Perda tersebut, Pemkot Bandung memberikan penyertaan modal berupa tanah. Yakni bidang tanah seluas 34.418 meterpersegi di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari dan tanah di Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal seluas 132.352 meterpersegi.
“Derwati itu kalau saya dengar dari PT. BII itu mau dibuat rumah susun yah. Itu akan saya kawal terus,” kata Oded usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (4/3/2019).
Secara keseluruhan telah disepakati dan tertera dalam Perda tersebut penyertaan modal dari Pemkot Bandung dari kedua aset tersebut sebesar Rp578.622.836.000. Sebagai rincianya, aset di Kelurahan Derwati senilai Rp39.203.208.000, lalu aset di Kelurahan Kebon Waru senilai Rp 539.419.628.000.
Oded menyatakan nilai tersebut merupakan hasil kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang profesional dan independen. Bahkan, sesuai permintaan dari Panitia Khusus (Pansus) 11 yang menginginkan penilaian pembanding, Pemkot Bandung pun kembali menunjuk KJPP berbeda untuk menilainya.
“Dulu proses ini sudah dilaksanakan oleh KJPP kita yang menunjuk. Kemudian sesuai perkembangan di Pansus meminta untuk ada apprasial (penilaian) pembanding. Maka dilaksanakanlah apprasial pembanding dengan KJPP yang lain,” terangnya.
Perihal besaran nominal penilaian tersebut, Oded menegaskan, itu merupakan hasil kajian dari KJPP. Sehingga, Pemkot Bandung memutuskan memilih penilaian paling besar.
“Setelah ada apprasial pembanding lalu ditentukan oleh kami. Kami mengambil nilai terbesar,” tegasnya.
Dari penyertaan modal tersebut, Pemkot Bandung berhak atas 70 persen PT. BII. Sementara 30 persen saham lainnya diberikan kepada pihak investor yang harus memberikan investasi dengan nilai menyesuaikan.
Selain luasan aset dan nominal penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Bandung dalam Perda tersebut juga dibubuhkan kesepakatan untuk menjamin agar aset tidak boleh digadaikan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. (kur).
