Kabarbandung.id – Pemerintah Kota Bandung siap melakukan percepatan kebijakan dan administrasi guna pembangunan tol dalam kota atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).
Wali Kota Bandung Oded M. Danial mnuturkan, seluruh pendanaan pembangunan BIUTR bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak swasta yakni PT.Wijaya Karya (Wika), PT. Marga Utama Nusantara (MUN) dan PT. Summarecon Agung (SMRA) yang tergabung dalam satu konsorsium.
“Adapun kami hanya kolaborasi kebijakan saja. Perizinan yang terkait pembangunan di Kota Bandung, kami yang siapkan. Karena urusan pembebasan lahan dan sebagainya oleh konsorsium,” kata Oded usai menggelar rapat bersama PT. Wika di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukancana, Bandung, Senin (11/3/2019).
Proyek BIUTR ini merupakan pembuatan jalan tol dalam kota Bandung mulai dari Tol Pasteur kemudian menyusuri jalan utama wilayah utara menyusuri Jalan Pasupati ke Jalan Phh. Mustopa, melewati Cicaheum dan sejalur Jalan A.H. Nasoetion menuju Ujungberung. Kemudian berbelok ke arah Gedebage yang kini sudah terbangun interchange dari Tol Cileunyi di KM. 149.
“Nah berdasarkan paparan tadi, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Kalau dimulai 2019 ini bisa sampai tahun 2023 selesai. Rutenya hampir sekitar panjangnya 22 kilometer,” cetusnya.
Oded sangat bersemangat bisa mendukung percepatan proyek pembuatan BIUTR. Sebab, rencana membangun tol dalam kota ini sudah digulirkan sekitar 14 Tahun silam.
“Saya berharap ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau saya merunut ke belakang, program BIUTR ini sudah dari 2005. Saya satu tahun di dewan sudah digulirkan. Karena Wijaya Karya (pengembang) sudah keliling bangun kemana-kemana, karek ayeuna (baru sekarang) di Kota Bandung,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Investasi PT. Wika, Jajat Sudrajat mengutarakan, pembangunan BIUTR selama ini terkendala dengan proses pembebasan lahan. Sehingga, rencana pembangunan BIUTR terkatung-katung selama 14 tahun.
Jajat sangat berterimakasih dan mengapresiasi kinerja Pemkot Bandung yang sudah berhasil membantu untuk pembebasan lahan di Gedebage menyabung interchange KM 149. Kini, di trase tersebut tinggal menyisakan 2 kilometer lagi hingga menuju ke persimpangan Gedebage-Soekarno Hatta.
“Kalau dengan skema kerja sama pemerintah-swasta itu semua pembebasan lahan ditanggung oleh swasta. Karena itu jalan adalah milik negara, nanti tanah akan diserahkan ke negara. Jadi pembebasan lahan, Kota Bandung hanya membantu untuk merealisasikan rencana pembebasan. Semakin cepat dibebaskan semakin cepat terbangun jalan tol ini,” ujar Jajat.
Jajat menuturkan pengerjaan secara dua tahap yang akan dimulai pada 2019 ini. Tahap pertama, dari Tol Pasteur sampai Arcamanik serta menuntaskan trase Gedebage dari Tol Cileunyi interchange KM 149 sampai ke simpang Gedebage.
Kemudian, sambung Jajat, tahap berikutnya menyambung dari Arcamanik menuju ke Ujungberung. Lalu menyambung ke persimpangan Gedebage. Targetnya, tuntas pada tahun 2023.
“Target tahap 1 dari Gasibu sampai Arcamanik dan KM 149 sampai simpang Gedebage, itu targetnya 2021. Tahap 2 dari Arcamanik sampai Ujungberung ke simpang Gedebage itu beres 2023,” paparnya.
BIUTR ini juga direncanakan terintegrasi menembus ke jalur Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu). Untuk menuju ke Tol Cisundawu, pembuatan jalan BIUTR akan dimulai dari Ujungberung.
“Selanjutnya dari Ujungberung sampai Cisundawu selesai tahun 2025. Terkoneksi dengan Cisundawu nanti ada di belakang IPDN. Tidak lewat Cileunyi karena terlalu padat. Sesudah Cibiru, keluar dari jalan nasional,” terangnya.
Jajat berharap dengan adanya dukungan penuh dari Pemkot Bandung proses pembebasan lahan bisa segera tuntas. Sebab, kata dia, ada lahan milik non pemerintah yang akan terpakai sekitar 5-10 meter. (kur)
