Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan hingga saat ini belum ada rencana untuk menerapkan kebijakan lockdown di wilayah Jawa Barat untuk penanganan COVID-19.
Menurutnya saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi secara menyeluruh terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), lantaran beberapa daerah menunjukan tren positif akibat kebijakan ini.
Salah satu indikasi yaitu tingkat keterisian rumah sakit di Provinsi Jabar ada di angka 69 persen setelah sempat berada di angka 80 persen.
“Kasus harian yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat itu banyak sekali kasus lama.”
?Dilaporkan kasus COVID-19 harian di Jabar naik tapi rumah sakit menurun, kan gak nyambung. Minggu lalu 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama ya yang kasus barunya 1.200, nah ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat,” kata Emil.
Ia menuturkan dimensi lain untuk ukuran kinerja PPKM ialah ada yang masih belum efektif atau perlu dievaluasi dari sisi indeks mobilitas dan dari sisi kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan terjadi peningkatan signifikan.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang sudah 83 persen kemudian tingkat kepatuhan jaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen.
Petugas di lapangan total sudah menegur 9,7 juta warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik selama PPKM.
Oleh karena itu jika melihat data tersebut maka pihaknya menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti ‘lockdown’. Selain itu pihaknya juga kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, namun tidak akurat.
“Ya kalau PPKM membaik kenapa harus ngambil situasi terburuk gitu ya, makanya supaya omongan saya ini jelas, nanti saya share data yang diumumkan ketemu dengan data lab. Dan pemerintah janji keterlambatan data ini mestinya tidak terjadi lagi,” kata dia. (antara)
