Kadin Jabar mendorong pemerintah tidak membebankan biaya vaksin mandiri kepada pengusaha. Vaksinasi kepada pekerja sektor usaha industri dan pekerja seni tetap diberikan gratis.
Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bidang CSR dan Lingkungan Hidup Azizah Talita Dewi mengatakan, Kadin menginginkan pemerintah bergerak cepat dalam program vaksinasi bagi kelompok buruh dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terlebih sekarang ini 80 persen? industri, UMKM, buruh, petani, pekerja seni, didorong kembali untuk membuka usahanya.
“Melihat kondisi itu, tentu perlu ada percepatan jaminan protokol kesehatannya. Maka pemerintah diharapkan mempercepat vaksinasi di cluster tersebut,” kata Azizah usai rapat tentang pemulihan ekonomi nasional Kadin Jabar di Graha Kadin Jabar Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (15/3/2021).
Menurut Azizah, buruh pabrik? menjadi cluster utama karena melibatkan banyak orang. Namun biaya vaksinasi? jangan dibebankan kepada pengusaha yang sama-sama terdampak oleh pandemi. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan KADIN dalam rangka membahas hal ini.
“Saat relaksasi ini, buruh itu harus dapat jaminan. Mandiri atau tidak, sebenarnya ada data. Yang mampu silahkan, yang tidak mampu jangan jadi beban pengusaha, terutama kelompok pengusaha kecil menengah.” katanya.
Azizah mengatakan, pengusaha bisa mengeluarkan dana coorporate social responsibility (CSR) bagi program vaksinasi tersebut. Namun bukan untuk membayar vaksinasi, dananya bisa untuk sarana prasarana pelaksanaan.
“Setelah tahu vaksinnya harus membayar, ini menjadi sebuah pemikiran lagi bagi pengusaha dalam kondisi seperti ini. Seyogyanya vaksin itu gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kondisi ini, pengusaha harus mengeluarkan uang sekitar Rp500 ribu sampai Rp1 juta per orang. Cukup berat,” jelasnya.
Azizah juga menyampaikan bahwa Vaksin gotong royong? sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara yang saling meringankan sehingga roda perekonomian dapat segera kembali pulih dan menggeliat.
