Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal membangun instalasi gawat darurat (IGD) khusus terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA). Hal itu sebagai upaya meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19.
Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pelayanan IGD rumah sakit bagi terindikasi Covid-19 harus terpisah.
Ia mengungkapkan, pelayanan kepada pasien berindikasi Covid-19 membutuhkan tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai prosedur. Salah satunya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Yana mencontohkan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKI) Kota Bandung belum memiliki IGD khusus terindikasi Covid-19. Atas hal itu, Yana mendorong agar secepatnya untuk dibangun IGD khusus yang terindikasi Covid-19.
“Di RSKIA, IGD belum terpisah antara yang melayani gejala covid dan tidak. Kami minta dipisah, secepatnya sudah terbangun. Sehingga yang terindikasi Covid-19 itu dilayani oleh rumah sakit dengan APD standar pelayanan covid,” ujarnya.
Yana mengatakan, pemisahan pelayanan itu guna untuk meminimalisir penyabaran Covid-19.
“Ini untuk meminimalisasi penyebaran. Nakes yang melayani pasien terindikasi covid-19 sudah siap dengan APD,” katanya.
Pada Senin 21 Juni 2021, Yana kembali melakukan pemantauan ke 3 rumah sakit. Ketiganya yaitu RS Imanuel, RSKIA Kota Bandung dan Rumah Sakit Santosa Kopo.
Pemantauan itu untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam penanganan Covid-19. Atas kesiapannya, Yana kembali mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit atas dukungan dalam menghadapi kenaikan penyebaran covid-19 di Kota Bandung.
“Kami (Pemkot Bandung) mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit, karena bersama kita menghadapi pandemi Covid-19 yang trennya meningkat,” tuturnya.
Ia pun berharap, rumah sakit menambah ketersediaan tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakat kasus.
“Kami dorong terus ketersediaan tempat tidur di kota Bandung. Karena BOR (Bed Occupancy Ratio) itu sudah di angka 92 persen. Kami dorong rumah sakit, Alhamdulillah penambahan tempat tidur. Meski pun harapannya tidak dipakai,” ujar Yana.
“Antisipasi saja, karena atas dasar kemanusiaan. Kita tidak mungkin menolak yang bukan KTP Kota Bandung. Karena di sini (Kota Bandung) sangat banyak rujukan dari wilayah Bandung Raya,” ujarnya.
