Dinas Pendidikan Jawa Barat telah melakukan evaluasi terkait rencana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada semester genap tahun 2021. Sebanyak 1.743 dari 4.996 sekolah tingkat atas baik negeri atau swasta di Jabar menyatakan kesiapannya untuk menggelar belajar tatap muka pada 11 Januari 2021 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi, mengatakan pengajuan tersebut belum final diwujudkan, pasalnya kesiapan sekolah akan ditinjau kembali oleh Satgas covid-19 di tingkat kabupaten/kota untuk diberikan rekomendasi.
“Kalau dihitung presentase, 1.743 itu sekitar 34,89 persen sekolah di Jabar siap melakukan tatap muka. Rinciannya SMA ada 12,13 persen, untuk SMK ada 21,32 persen dan SLB 1,44% dari jumlah total sekolah yang mengajukan. Ini baru sekolah yang mengajukan kesiapannya melalui sistem kami,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, alur pengajuan tatap muka dimulai dari sekolah yang menyatakan kesiapannya melalui sistem di Disdik Jabar, kemudian pernyataan kesiapan itu akan disampaikan kepada Satgas kabupaten/kota setempat oleh cabang dinas pendidikan dan pengawas. Bila disetujui, bupati/walikota sebagai ketua Satgas COVID-19 setempat akan memberikan rekomendasi.
“Artinya apa, kalau ada tatap muka mereka sudah siap dengan sarana dan prasarana yang diajukan. Terkait rencana tatap muka ini pilihannya adalah tatap muka dilakukan secara bertahap dengan prinsip sukarela dan tidak wajib. Artinya sukarela dan tidak wajib ini penerapannya secara parsial, misal di satu kecamatan diperbolehkan tatap muka, tapi di kecamatan lainnya yang berada di kabupaten yang sama, tidak diizinkan tatap muka sesuai rekomendasi satgas,” kata Dedi menejelaskan.
Secara umum, kata Dedi, 12 wilayah yang mengajukan belajar tatap muka berada di wilayah kabupaten yang terkendala dengan sinyal internet. Di antaranya Kabupaten Purwakarta, Kuningan, Garut, Cirebon, Pangandaran, Ciamis, Banjar dan Subang.
Sementara 15 daerah lainnya akan melanjutkan pola belajar dari rumah (BDR) seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten sumedang.
“Sampai kapan BDR akan dievaluasi? BDR seperti contoh, Kota Bandung, Depok mereka akan melakukan evaluasi kembali perkembangan COVID-19 pada awal Februari 2021, bagaimana kondisi yang akan dilakukan ? baik BDR atau tatap muka akan tetap mengacu kepada simulasi yang kami lakukan, kurikulum penyederhanaan 2013, dikolabirasi di era darurat dan muatan lokal menerapkan kurikulum Masagi yang menerapkan muatan tematik,” katanya.
Sementara itu, untuk tingka SD dan SMP, Dedi mengaku regulasi dan prasyarat sekolah tatap muka sama halnya dengan jenjang SMA/SMK. Ia pun memastikan pada 11 Januari nanti seluruh kegiatan pendidikan sudah kembali berjalan.
“Kira-kira gambarannya seperti itu, pesan saya kepada seluruh siswa dan satuan pendidikan bahwa tanggal 11 Januari, seluruhnya melakukan aktivias pembelajaran baik BDR atau secara tatap muka,” pungkasnya.
