Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai lalai dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 446 PK/Pdt/2020 jo. Putusan itu mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar Panorama di Desa Lembang, Kecamatan Lembang KBB.
?Jelas-jelas ini adalah kelalaian Pemda KBB, seharusnya ada upaya hukum kontra memori yang dilakukan terkait PK MA tersebut,? kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya kepada Wartawan, Rabu (6/1/2021).??
Wendi menuturkan, PK MA yang dimenangkan oleh Rudi Alamsyah dalam kasus tanah Persil 74 itu telah memicu polemik yang merugikan Pemda KBB. Pasalnya, MA memutuskan Pemda KBB telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp116.185.000.000.
?DPRD KBB selaku pihak legislatif akan menahan dulu pengajuan pembayarannya, karena kita wajib memperjuangkan kebenaran yang berkekuatan hukum tetap dengan sebenar-benarnya,? tuturnya.??
Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPRD KBB telah meminta Bupati KBB Aa Umbara untuk segera mengambil upaya hukum atas putusan MA tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mendorong Inspektorat Daerah ikut terlibat dalam melakukan investigasi lebih lanjut.??
?Buku Letter C Desa Lembang yang asli harus ditelaah oleh Inspektorat Daerah. Pasalnya, berkas itu merupakan dokumen negara terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang,? lanjutnya.??
Terakhir, demi memenuhi kewajiban dalam mempertahankan aset Pemda KBB, Komisi I DPRD KBB yang salah satu tugasnya mengurusi perizinan dan ketertiban ini pun meminta kepada Pemda KBB untuk mencari novum atau bukti baru yang dapat diyakini sebagai penentu akhir di pengadilan dari sengketa tanah pasar panorama.??
?Kepada Pemda KBB segeralah laksanakan investigasi dan telaah lebih lanjut untuk mendapatkan novum baru yang dapat diyakini kebenarannya, tolong jangan ditunda-tunda!,? tandasnya tegas.
